peraturan pemerintah tentang jalan desa. org. peraturan pemerintah tentang jalan desa

Sengaja saya mengumpulkan peraturan tentang desa ini, bukan hanya untuk dipelajari oleh Pemerintah Desa saja, melainkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajarinya. Peraturan Perundang-undangan. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis Peraturan yang diatur di Permendagri 111 tahun 2014 ini adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR. Peraturan Perundang-undangan. Terkait pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa, sebenarnya Peraturan Desa dapat mengatur tentang pungutan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Kelima jalan ini merupakan dibedakan berdasarkan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah terbit. 18: Peraturan Pemerintah: penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. BUPATI KOLAKA TIMUR. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 41 -2- c. id : 8 hlm. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Peratura jalan dan jembatan. Undang-Undang . Subjek; Jenis; Tahun;. 6631, jdih. Tinjauan tentang Desa dan Pemerintahan Desa 2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. PP 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa STATUS PERATURAN. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa dan BPD. dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan. 2023: 141: Keputusan Dirjen: Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 44/KTPS/Db/2022 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan PemerintahPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1985 TENTANG JALAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. PP 34 tahun 2006 tentang Jalan mencbut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) dan dinyatakan tidak berlaku. setkab. Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak; Mengingat : 1. penyelenggara pemerintahan desa. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 7. 29 Disamping mempunyai. NOMOR 26 TAHUN 1985. MEMUTUSKAN. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 227/2012 tentang Penetapan nama. Jalan Provinsi 3. 9, BN. provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang. 3. 2. Pembina Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan; 9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan. Badan jalan diurug lebih dari 50 cm. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pada jalan tol disediakan. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat,. Untuk keadaan biasa dimensi saluran harus berukuran minimal 50 cm (dalam) dan 30 cm (lebar dasar), dengan lebar atas 50 cm (bentuk trapesium). 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang no. Sebagai catatan tambahan, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota merupakan salah satu pendapatan desa [10] yaitu paling sedikit. Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang. 11, LN. 1521; SITEMAP. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Jenis. PP ini mencabut PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 tahun 2005 serta ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan. 17. Bukti-bukti terkini yang menunjukkan penurunanJAKARTA, KOMPAS. E. Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. 2012 No. (2) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa; Mengingat : 1. id : 84 hlm. 32 tahun 2004 tentang dan peraturan pemerintah No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 4. Undang-undang Nomor. Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara. Created Date: 2/18/2021 10:41:57 PMketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum Positif Indonesia- Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi dalam rangka mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3. 43 tentang pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pen gemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. lahirnya peraturan pemerintah tentang desa dan kemdian diatur kembali oleh aturan yang lebih tinggi yaitu peraturan perundang-undangan. 72, Jakarta 10320 Indonesia T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c. Pasca Kedudukan Militer Jepang Pada masa pendudukan militer Jepang tidak ada perubahan yang berarti terhadap peraturan tentang Desa, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan aturanPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah (PP) NO. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 32 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikPermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Peraturan Menteri untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. tanah makam desa. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 2021/No. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61); 9. 2019. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik. Kumpulan Peraturan tentang Desa [Update 2021] Sengaja saya mengumpulkan peraturan tentang desa ini, bukan hanya untuk dipelajari oleh Pemerintah Desa saja, melainkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajarinya. 22 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (2) jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2. Unduh. Lantas, apa perbedaan dari kelimanya? Kepentingan Tercantum Dalam Aturan Penutupan Jalan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang. Status dan Kewenangannya dikelompokkan menjadi 5, yakni Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. l. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa. k. Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 61 ayat (4) dan 62 ayat (6) Permen PU No. a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20059. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 9. UU No. 40 hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Sementara itu, pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). 2 3. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp. 6629, jdih. Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian–Bagian Jalan; Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. Menimbang: bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara. Undang - Undang Republik Indonesia No. 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 4. 9. com: 1. Ketentuan Pidana Pasal 72:. dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 8. com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) No. Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Mengingat : 1. c. sdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 08 februari 2022 | 22. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 12 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk. 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. No. presiden republik indonesia, menimbang : a. PP 43/2014 menyebutkan juga tentang tunjangan Kepala Desa, bahwa, selain menerima. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan T. 12 , 20 2 2 PERHUBUNGAN . Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jalan Dr. 59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,. 1. Memang benar pernyataan Anda bahwa Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”) mengatur setiap bangunan gedung harus memenuhi. Berkaitan dengan negara, misal kunjungan dari pejabat negara. 5, TLN No. PP 34 tahun 2006 tentang Jalan mencbut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) dan dinyatakan tidak berlaku. 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah:. U. Pemerintah Desa, Can unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalanr rangl<. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Iviusyawa. 1. Sesuai namanya, jalan ini dikelola oleh pemerintah desa. Peraturan Menteri Dalam. 2019/NO. Sampah spesifik yang diatur dalam PP ini meliputi: sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung Limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik. komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah. 16 Desember 2021 Resmi Disahkan, Ini 11 Poin dalam UU Jalan Terbaru Mulai pengelompokan status jalan, kewenangan pembangunan jalan daerah,. Dokumen ini dapat diunduh dalam format pdf di sini. Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:. Status jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, di mana status jalan terbagi menjadi 5 jenis antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan. Status jalan terbagi menjadi 5 jenis, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. 17, LN. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang professional, akuntabel, dan bertujuan meningkatkan pelayanan publik, diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kantor guna menunjang kegiatan perkantoran; b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan. E. 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa T. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 PP No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata CaraLalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; Mengingat : 1. 000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35,. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan. Subjek. Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 6. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 07/2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. 6123, LL SETNEG : 24 HLM. Peraturan Pemerintah; 5. 225, TLN NO. Produk Hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran (SE) Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Dirjen, SE Dirjen, Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor . Penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadapPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 24 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelatihan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. 9. 3. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Penomoran Bangunan; 7.